Pembangunan Di Indonesia Masih Timpang

 

Konsep Trilogi Pembangunan yang pernah berjaya pada Era Orde Baru perlu dihidupkan kembali. Musababnya, pembangunan antarwilayah di Indonesia hingga saat ini masih timpang.

“Pembangunan selama ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sekitar 80 persen industri kita berasal dari Jawa,” ujar Prof Ahmad Erani di Jakarta, Senin (15/10/2012).

Prof Ahmad Erani menilai bahwa kurangnya infrastruktur merupakan sumber masalah pembangunan di Indonesia. Menurutnya, bila dilihat dari pemerataan pembangunan, maka angka presentase kemiskinan per provinsi dan per kelompok pulau kembali menunjukkan bahwa pembangunan antarwilayah di Indonesia masih sangat timpang.


Menurutnya sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang tersebar di luar Jawa, namun sarana dan sumber daya manusia di luar Jawa untuk mengembangkan potensi aset tadi jauh tertinggal dibanding di Jawa. Oleh karenanya, jika pembangunan sudah berorientasi pemerataan wilayah, lalu diisi dengan kegiatan ekonomi yang berbasis SDM unggul, riset untuk teknik-teknik pengolahan, pemanfaatan mesin dan teknologi IT, maka produk Indonesia akan bersaing di pasar internasional.

Sehubungan dengan situasi ini, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor mengungkapkan sudah saatnya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, karena akan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dan membuat sebuah terobosan dan kebijakan agar sumber daya alam yang sebagian besar ada di luar Jawa mulai dimanfaatkan dengan cara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

“Untuk tujuan itu, tentu diperlukan akselerasi penambahan infrastruktur dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada,” ujarnya.

Menurut dia, perkembangan ekonomi Indonesia selama delapan tahun terakhir berjalan cukup baik dan telah membuat angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terus berkurang. Berdasarkan data di lapangan, setelah melalui masa pemulihan yang panjang sejak terjadinya krisis tahun 1997-1998, diperkirakan baru 2012 ini angka kemiskinan secara nasional kembali ke posisi yang terjadi pada tahun 1996, yakni sekitar 11.3 persen dari total penduduk. Secara kumulatif, pertumbuhan infrastruktur juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

“Dengan kemajuan yang terjadi selama kurang lebih delapan tahun terakhir ini,  bukan berarti kita tidak memerlukan lagi terobosan-terobosan besar, dan tidak berarti juga kita tidak perlu meninjau arah pembangunan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Edib Muslim dari MP3EI memaparkan perlu adanya reorientasi strategi pembangunan, di mana harus ada alokasi PBN dan APBD yang mampu mendorong semakin luasnya pihak yang ikut dalam memproduksi dan menikmati pertumbuhan. “Misalnya dengan meningkatkan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan anggaran infrastruktur,” pungkasnya.

Adapun Velix. V. Wanggai selaku Staf Khusus Presiden Bidang Otda menyebutkan bahwa ke depannya Pemerintah harus memperkuat strategi kewilayahan yang saat ini terus diupayakan.

"Kita akan dorong percepatan pembangunan wilayah di luar Jawa, sambil terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali sebagaimana dijalankan pola pembangunan berbasis pulau-pulau," tutupnya.